Berikut deretan film Indonesia yang diangkat dari kisah nyata yang viral antara lain Norma, Vina: Sebelum 7 Hari, Arie Hanggara, hingga Perawan Desa.

TEMPO.CO, Jakarta – Fenomena film Indonesia yang mengangkat kisah nyata kembali menarik perhatian publik. Setelah kesuksesan Vina: Sebelum 7 Hari yang viral dan menembus jutaan penonton dalam waktu singkat, kini giliran Norma yang memantik perbincangan.

Film ini terinspirasi dari kasus nyata Norma Risma, yang sempat mengguncang media sosial karena hubungan terlarang antara sang ibu kandung dan suaminya sendiri.

Berikut ini adalah deretan film Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata.

1. Norma

Film Norma terinspirasi dari kisah nyata Norma Risma yang sempat viral karena suaminya berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Tissa Biani memerankan Norma yang menikah dengan Irfan (Yusuf Mahardika), namun pernikahan mereka hancur saat rahasia gelap hubungan terlarang antara Irfan dan ibu Norma (Wulan Guritno) terbongkar. Kisah ini kembali mencuat lewat film yang menggambarkan luka dalam keluarga yang sangat personal dan memilukan.

2. Vina: Sebelum 7 Hari

Diangkat dari kasus tragis di Cirebon tahun 2016, Vina: Sebelum 7 Hari menceritakan nasib malang Vina dan kekasihnya, Eky, yang menjadi korban kekejaman geng motor. Mereka disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Delapan pelaku sudah ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron. Film bergenre horor ini langsung mendapat sambutan luas dan menembus 1 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan.

3. Untuk Angeline

Film ini mengisahkan tragedi Angeline, gadis kecil berusia 8 tahun yang dibunuh oleh ibu angkatnya di Denpasar pada 2015. Cerita Angeline Bali ini diangkat dari sudut pandang orang tua kandung yang kehilangan anak karena keterbatasan ekonomi. Setelah Angeline dinyatakan hilang, jasadnya ditemukan dikubur di halaman rumah, mengungkap kekejaman yang selama ini tersembunyi.

4. Arie Hanggara

Arie Hanggara diangkat dari peristiwa nyata kematian seorang anak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah dan ibu tirinya. Peristiwa ini terjadi pada 1984 dan menghebohkan publik. Film yang dirilis setahun kemudian menjadi salah satu film terlaris saat itu dan membuka mata banyak pihak akan pentingnya perlindungan anak.

5. Tragedi Bintaro

Film ini mengangkat kisah kecelakaan kereta api paling tragis dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 19 Oktober 1987. Lebih dari 150 orang tewas. Film Tragedi Bintaro mengikuti kisah Minah, seorang nenek yang hendak pindah ke desa bersama cucu-cucunya, namun semuanya menjadi korban dalam insiden tersebut. Kisah ini menggambarkan kepedihan di tengah kekacauan transportasi yang fatal.
6. Perawan Desa (Sum Kuning)

Mengisahkan Sum Kuning, gadis belia dari Yogyakarta yang diperkosa oleh sekelompok pemuda dari kalangan berpengaruh. Alih-alih mendapat keadilan, Sum malah dipaksa mengaku ingin terkenal. Fakta sebenarnya baru terungkap di persidangan. Film ini menjadi kritik sosial terhadap sistem hukum dan perlakuan terhadap korban kekerasan seksual.

Ni Made Sukmasari dan Laili Ira berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melecehkan pasiennya. Peristiwa itu terekam dalam CCTV ruang praktik dokter tersebut.

TEMPO.CO, Garut- Seorang dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Video aksi dokter itu beredar luas di media sosial. “Kami masih melakukan penyelidikan,” ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut Ajun Komisaris Joko Prihatin pada Selasa, 15 April 2025.

Joko mengatakan hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengadu ke polisi menjadi korban pelecehan. Polisi masih mendalami informasi yang beredar di media sosial. “Proses penyelidikan akan memerlukan waktu, beda kalau ada korban yang melapor akan lebih mudah,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, lokasi pencabulan diduga terjadi di dua tempat praktik dokter tersebut. Namun belum diketahui pasti kronologi dari kejadian tersebut. “Informasi yang kami dapat kejadiannya berlangsung pada tahun lalu, lokasinya di wilayah kota. Tapi kita tunggu perkembangannya,” ujar Joko.

Aksi cabul dokter kandungan itu terekam dalam CCTV. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @ppdsgramm, terlihat detik-detik sang dokter kandungan tersebut diduga meraba payudara ibu hamil. Sedangkan tangan kanannya memegang alat USG perut pasien.

Setidaknya sekitar 3.600 komentar bertebaran di akun itu. Kebanyakan isinya mengecam dan menghujat dokter itu. Bahkan ada di antaranya yang membenarkan kelakuan nyeleneh sang dokter. “Istri saya korbannya bahkan isi chatnya masih ada sampai sekarang, cuma gak berani untuk speak up,” ujar @h.fahxxlfxxzi.

Restunf mengaku pernah mengalami hal yang sama dilakukan oleh dokter tersebut. Ia mengaku kejadian itu berlangsung saat usia kehamilannya berusia empat sampai tujuh bulan. “Aku pernah digituin, aku mikirnya pemeriksaannya gitu jadi diem-diem bae,” ujarnya.

Pengakuan serupa juga disampaikan Putri. Kejadian itu berlangsung pada 2023 lalu. Namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya karena tidak ada bukti. “Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada yang berani speak up,” ujarnya.

Pelaku juga kerap mendekati korbannya dengan meminta nomor WhatsApp. Bahkan mengiming-imingi pasiennya untuk memberikan pemeriksaan USG gratis. “Saya hampir jadi korban. Namun saya langsung melapor ke admin klinik. Dikonfirmasi oleh admin, bahwa klinik tidak pernah melakukan USG gratis,” ujar @faxxyyn. Dalam berbagai komentar itu disebutkan tempat praktik dokter kandungan cabul itu yakni di klinik Karya Harsa dan Anisa Queen.

Dudung Abdurachman mengatakan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Gibran tak mewakili semua pensiunan militer.

TEMPO.CO, Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden membawa kepentingan pribadi. Mereka hanya mengatasnamakan nama purnawirawan TNI. Padahal, tidak semua purnawirawan setuju.

“Seakan-akan mewakili purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengatakan, ada banyak organisasi purnawirawan. Dia menyebut, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (PEPABRI), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU).

Empat organisasi itu, kata Dudung, tidak menyuarakan pemakzulan Gibran. “Nyatanya mereka tidak menyampaikan itu,” kata dia.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto sangat bijak dalam menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI itu. Prabowo, kata dia, meminta forum purnawirawan TNi untuk mengikuti jalur konstitusional. “Bahkan Prabowo memberikan peluang untuk bertemu,” kata dia.

Bulan lalu ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti. Forum tersebut menganggap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” demikian bunyi salah satu dari delapan tuntutan mereka yang dibacakan pada 17 April 2025.

Selain menuntut pemakzulan Gibran, pada poin pertama purnawirawan juga menuntut mengembalikan UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.

Dokumen tersebut antara lain ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, wakil presiden 1993-1998.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Kelompok itu salah satunya menuntut pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Wiranto mengatakan Prabowo memahami tuntutan Forum Purnawirawan TNI karena masih satu almamater dengan para jenderal dan kolonel Forum Purnawirawan itu. Meski memahami itu, ucap Wiranto, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan.

“Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.r

Forum Purnawirawan TNI akan membawa bukti untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden ke rumah Try Sutrisno.

TEMPO.CO, Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI bakal menyambangi kediaman mantan wakil presiden, Try Sutrisno, pada Jumat siang, 30 Mei 2025. Salah seorang penggagas Forum Purnawirawan TNI, Dwi Tjahyo Soewarsono, mengatakan mereka akan kembali membahas delapan butir tuntutan yang disampaikan sebelumnya, salah satunya mengenai pemakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

“Menyampaikan rencana mengajukan usulan ini ke DPR dan MPR,” kata Dwi kepada melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo hari ini.

Forum Purnawiratan TNI, kata dia, telah merangkum kaidah dan alasan-alasan yuridis dalam surat permohonan usulan kepada legislator. Mereka menilai diperlukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran menjadi wakil presiden.

Menurut Dwi, pemeriksaan kembali penting dilakukan guna mengetahui dan memastikan apakah proses pencalonan putra sulung mantan presiden, Joko Widodo, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Disertakan beberapa bukti perlakuan akun media sosial @fufufafa yang terindikasi milik Gibran,” ujar Dwi.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, belum menjawab pesan saat Tempo meminta tanggapan perihal rencana Forum Purnawirawan TNI yang akan mengusulkan rencana pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR.

Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukkan notifikasi dua cetang abu, alias hanya terkirim saja.

Sebelumnya, selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum Purnawirawan TNI juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja kabinet merah putih terkecuali mega proyek IKN.

Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan Masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, seluruh tuntutan yang dinyatakan FPP TNI adalah suara dan keresahan yang dihimpun dari prajurit dan masyarakat sipil.

Menurut dia, dalam proses pencalonannya menjadi wakil Prabowo, Gibran telah melalukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman.

“Tuntutan kami murni suara hati,” kata Sunarko saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan, Prabowo memahami delapan poin tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI.

Namun, Prabowo tak dapat serta merta memberikan jawaban lantaran mesti mempelajari tuntutan yang dinilai bukan persoalan ringan, tapi fundamental.

Ia melanjutkan, Prabowo juga tak dapat menanggapi tuntutan memakzulkan Gibran karena di luar kekuasaan presiden.

“Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

Tanpa adanya penjelasan Budi Arie soal rekaman suara yang mengaitkan PDIP dengan kasus judi online bisa memperburuk hubungan Prabowo dan Megawati

Jakarta – Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti masalah komunikasi publik Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi perihal dugaan PDIP terlibat dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Minimal Budi Arie keluar dan bilang, ‘Itu bukan saya.’ Karena suara itu jelas banget dianggap mirip Budi Arie,” ujar Hendri dalam keterangan resmi pada Kamis, 29 Mei 2025.

Dalam rekaman suara itu, Budi Arie menyinggung keterlibatan PDI Perjuangan serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam kasus judi online.

“Kalau benar, ini serius. PDI Perjuangan adalah partai pemenang tiga kali berturut-turut, dan Budi Gunawan adalah Menko di Kabinet Merah Putih. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu harmoni politik,” ujar Hendri. Ia berujar Budi Arie perlu membuat klarifikasi itu sesegera mungkin untuk meredam spekulasi sebelum menjadi liar.

Lebih lanjut, Hendri menilai dengan Budi Membiarkan masalah ini menjadi konsumsi publik sesungguhnya mencerminkan isu utama dalam komunikasi di pemerintahan Presiden Prabowo.

Namun, sikap pasif Budi Arie yang tak kunjung mengklarifikasi dianggap sebagai catatan buruk. “Lagi-lagi, ini soal komunikasi. Sampai kapan masalah komunikasi ini terus menghantui pemerintahan Pak Prabowo?” ucap Hendri. Apalagi, kata Hendri, nama Budi Arie yang sebelumnya muncul dalam berkas dakwaan jaksa kasus judi online juga tidak diklarifikasi.

Menurut Hendri, dugaan keterlibatan Budi Arie ini pun akan menghambat program-program Prabowo. Terlebih lagi, Budi Arie kini memegang program besar yaitu peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. “Ibaratnya nih, kalau di sisi spiritual, ada yang menahan kakinya Budi Arie. Ini masalah judi online-nya memang enggak selesai,” tutur Hendri.

Selain itu, terungkapnya rekaman suara yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan kasus judi online dianggap bisa memperburuk hubungan politik antara Prabowo dan PDI Perjuangan. “Pak Prabowo sedang berusaha membangun hubungan baik dengan PDI Perjuangan, bahkan ada desas-desus beliau akan hadir di kongres PDIP. Kalau isu ini tidak segera diklarifikasi, bisa mengganggu rencana besar itu,” katanya.

Oleh karena itu ia pejabat publik harus ekstra hati-hati. Beredarnya rekaman suarayang diyakini mirip Budi Arie ini, menurut Hensa, harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.

Saat ini Tempo masih berupaya untuk meminta tanggapan dari Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terhadap desakan tersebut.

Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan, Puan Maharani, meminta Budi Arie untuk meluruskan tudingan keterlibatan partai banteng dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 27 Mei 2025.

Puan mengatakan Budi harus bertanggung jawab memberi penjelasan karena telah mencatut nama PDIP. Terlebih, kata Puan, bila tanpa disertai bukti wajar bila pihak PDIP merasa tersakiti. “Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” tuturnya.

Sebelumnya, rekaman mirip suara Budi Arie yang menyebut PDI Perjuangan terlibat dalam pusaran kasus judi online Kominfo itu tersebar di media sosial. Sementara itu, dalam sejumlah pemberitaan Budi Arie meminta publik tidak langsung mempercayai rekaman suara tersebut. Ia meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial.

Sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri untuk melaporkan Budi Arie. Budi dilaporkan atas dugaan fitnah terhadap partai berlogo kepala banteng tersebut. “Kami hari ini akan membuat ke laporan ke Bareskrim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan Budi Arie,” kata kader PDI Perjuangan, Wiradarma Harefa, di Gedung Bareskrim, Selasa, 27 Mei 2025.

Wiradarma menyebut Budi Arie telah melakukan fitnah karena menyebut partainya terlibat dalam kasus penjagaan situs judi online di Kominfo. Ia rencananya melaporkan Budi Arie dengan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 311 tentang Fitnah, dan Pasal 27a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Kami membawa bukti rekaman video dan rekaman suara utuh,” kata Wiradarma.

Akibat pemadaman listrik itu, pemilik dari Showroom Hand Cold Nishikigoi di Tabanan itu mengatakan ikan-ikan yang dijualnya mesti menjalani karantina.

TEMPO.CO, Jakarta – Tak sedikit pengusaha ikan hias di Bali yang kelimpungan akibat pemadaman listrik di pulau dewata pada Jumat pekan lalu. Salah satunya adalah I Komang Adi Kumara yang terpaksa menyetop aktivitas penjualan ikan koi dari gerainya sekitar satu pekan lamanya. “Pasti penjualannya disetop, gak bisa diapa-apain lah intinya,” katanya saat dihubungi, pada Ahad, 4 Mei 2025.

Akibat pemadaman listrik itu, pemilik dari Showroom Hand Cold Nishikigoi yang terletak di Tabanan itu mengatakan ikan-ikan yang dijualnya mesti menjalani proses karantina. Selama proses karantina itu, kata Komang, tubuh dari ikan koi akan menyusut karena tidak bisa diberi makan selama beberapa waktu. “Kita juga enggak berani mengeluarkan dari tempat karantina karena kondisi perubahan air, suhu air.”

Ia khawatir kondisi ikan-ikannya akan memburuk apabila dipindahkan dalam waktu singkat ke kolam semula. “Ketika kita keluarkan lagi otomatis tambah stres, itu kan posisi capek tuh habis dikarantina, habis kekurangan oksigen,” katanya

Komang Adi Kumara juga enggan langsung menjual ikan-ikannya kepada pelanggan. Sebab ada potensi ikan tersebut bisa mati. “Dijual masih hidup saat itu, tahu-tahu sampai di rumah customer sudah mati atau sakit,” tutur dia.

Meskipun memiliki genset, ia mengaku sempat kelabakan saat pemadaman listrik terjadi. Pasalnya ia perlu mengganti oksigen agar ikan koi tetap bertahan hidup. Ia mengatakan tidak ada ikannya yang mati dalam kejadian pemadaman listrik itu.
Walaupun tidak ada yang mati, Komang tetap merasakan kerugian dari pemadaman listrik itu. Ikan-ikan yang mulanya berukuran besar harus dirawat kembali dan diberikan pakan karena tubuhnya menyusut.

Ia juga bercerita harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1 juta untuk 500 gram pakan untuk ikan koi impor. “Mungkin secara awam merasa oke gak ada yang mati, tapi lama lagi mengurusnya, akhirnya butuh pakan lagi,” kata dia.

Biasanya, dalam satu pekan Komang bisa menghasilkan uang sekitar Rp 5–10 juta. Pendapatannya bisa melonjak menjadi Rp 15–20 juta lebih jika sedang musim kontes ikan. “Kalau secara perputaran uang, pasti berdampak,” tuturnya.

Komang Adi Kumara menyebutkan sebelumnya tidak menerima informasi akan ada pemadaman listrik di Bali. Selain itu, ia juga mengaku tidak mendapatkan kompensasi dari PLN. “Mana ada peduli seperti itu, terlebih ini usaha personal, tidak terafiliasi dengan dinas perikanan,” kata dia.

Padamnya listrik secara massal atau blackout di Bali terjadi sekitar pukul 16.00 WITA. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada sistem penyaluran kabel laut terindikasi menjadi penyebab padamnya listrik. Namun, persoalan ini masih menjadi indikasi sementara. “Kepastian penyebabnya masih ditelusuri dan bukan akibat serangan siber atau yang lainnya,” kata Darmawan melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Darmawan menyampaikan saat ini listrik sudah kembali mengalir di Bali. Ia mengatakan seluruh pelanggan PLN di Bali sudah bisa menikmati listrik secara normal sejak dini hari tadi pukul 03.00 WITA. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

Insiden yang melibatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Brigitte Macron membuat gempar dunia maya. Video yang memperlihatkan ibu negara Prancis Brigitte Macron mendorong wajah Presiden Macron, di dalam pesawat menjadi viral.

Video itu diambil setelah pasangan yang terpaut usia jauh ini tiba di Vietnam. Video itu menjadi viral pada Senin, 26 Mei 2025 hingga memicu gelombang spekulasi.

Dilansir dari Anadolu, video tersebut direkam oleh beberapa kantor pers internasional Barat. Video itu menunjukkan Macron keluar dari pesawat pada Minggu malam ketika Brigitte Macron, yang mengenakan pakaian merah, tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di wajahnya. Macron segera mundur, tersenyum, dan melambai ke kamera.

Awalnya, Istana Elysee menganggap video itu palsu saat dihubungi media Prancis, Franceinfo. Namun istana kemudian mengonfirmasi keasliannya, dan menggambarkan momen itu sebagai “godaan pasangan yang biasa saja.”

Seorang sumber yang dekat dengan presiden mengatakan kepada wartawan, “Itu adalah momen ketika presiden dan istrinya melepas lelah untuk terakhir kalinya sebelum memulai perjalanan, saling menggoda.”

Tidak ada kantor berita lain yang mengonfirmasi keaslian video tersebut kecuali Franceinfo, yang melaporkan tanggapan tidak resmi dari Elysee. Macron juga tampak terkejut sesaat tetapi segera berbalik untuk melambaikan tangan kepada mereka yang menunggu di luar, menurut laporan Le Parisien.